header-int

Eka Santosa, di Kongres III IPKANI: Nasib Penyuluh Jangan Jadi Komoditas Politik

Jumat, 10 Mar 2017, 09:34:24 WIB - 41 View
Share
Eka Santosa, di Kongres III IPKANI: Nasib Penyuluh Jangan Jadi Komoditas Politik

DestinasiaNews– Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo, sebelumnya (3/12/2016) di Pasir Impun Kabupaten Bandung Sekertariat Gerakan Hejo, menerima 30 anggota Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Batu Penyuluh Pertanian (FK-THLBPB). Dalam pertemuan ini para Penyuluh Pertanian di Jawa Barat, mempertanyakan status kepegawaian mereka yang bertahun-tahun terkatung-katung.

Tiga hari kemudian (6/12/2016) kembali Eka Santosa dihadapan 300-an peserta Kongres lll Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI). Kongres yang berlangsung di Aula Mitra Nusantara Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan          Provinsi DKI Jakarta Jl. Nangka l No 60 Tanjung Barat Jakarta Selatan sejak 5 hingga 6 Desember 2016, berujar:”Ribuan penyuluh perikanan, adalah ujung tombak kedaulatan pangan dan kelautan. Sayang, miris nasibnya. Di tangan pembuat keputusan di Jakarta mereka seperti cuaca. Seenaknya dipermainkan.”

Pantauan di arena kongres lll, lontaran Eka Santosa ini beroleh applaus hangat dari peserta. “Bertahun-tahun tak jelas siapa lembaga penanggung-jawab kepegawaian kami. Kedudukan kami di pusat atau di daerah tak jelas”, kata Zaenal dari Pasuruan, Jatim.”Status kami hanya dijanjikan saja apalagi setelah terbit UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, tambah tak jelas.”

Perihal Kongres lll IPKANI tersebut bertemakan - Penyuluh Perikanan Nasional untuk Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Hadir dalam kongres ini: Komisi IV Herman Khaeron, Kapus Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan  Endang Suhaedi, serta Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhadiar Diantoro. “Tujuh tahun saya perjuangkan 3.000 penyuluh perikanan agar diakomodir pihak pemerintah. Tuntutan status kepegawaian ini, terus diperjuangkan. Kami kawal terus …”, ujar Herman Khaeron yang disambut tepuk tangan peserta.

Diketahui ribuan penyuluh perikanan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, salah satunya mengusulkan melalui Surat Edaran dan kepada Gubernur, Walikota yang selaras dengan SE Mendagri No 120/353/SJ, Tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelengaraan urusan pemerintahan guna memyukseskan proses alihtugas personil Penyuluh Perikanan PNS Daerah menjadi Penyuluh Perikanan PNS Pusat. Usulan lainnya melalui forum BAKORNASLUH Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengusulkan revisi UU No 16 Tahun 2006 tentang SP3K, menyangkut klausul jenis penyuluh PNS direvisi menjadi Penyuluh ASN (PNS dan PPPK), serta penambahan Klausul Tunjangan Profesi bagi mePenyuluh Perikanan yang telah lulus uji sertifikasi.

“Di kongres ini kami berjuang agar status kepegawaian jadi jelas. Tadi, soal nasib kami hanya jadi mainan politik di Senayan seperti kata Kang Eka Santosa, sangatlah setuju. Kalau bisa, lakukan terobosan, jangan sekedar janji diperjuangkan,” seru Ahmad Rubki, Wakil Ketua l IPKANI disela-sela mencari Ketua IPKANI periode 2017 – 2020. 

Sementara itu Eka Santosa usai beranjak dari kongres ini kepada destinasiaNews  menekankan kembali ujarannya:”Jelas, nasib penyuluh pertanian, perikanan, dan penyuluh lainnya selama ini sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, jangan dijadikan komoditas politik para elit. Ini harus diakhiri.” (HS/SA/dtn).

Unidha IPKANI | Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia | Sekretariat I : Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Gambir, Jakarta Pusat Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Telp/Fax. (021) 3513328 | Sekretariat II : Ruko Sun City Square Blok H Nomor 5 Jalan Mayor Hasibuan Kota Bekasi Telp.(021) 88868957.
© 2018 Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) Follow IPKANI : Facebook Twitter Linked Youtube